PENYULUHAN HUKUM MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA MENURUT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstract

Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari pelaksanaan rencana jangka panjang maupun menengah. APBD merupakan salah satu altematif yang dapat merangsang kesinambungan dan konsistensi pembangunan di daerah. Oleh karna itu, perlu adanya pemahaman secara yuridis terkait dengan bagaimana mekanisme penyususnan APBD khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dalam pelaksanaan penagbdian ini dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimana mekanisme yuridis dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Utara. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara langsung dengan melakukan sosialiasi kepada pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil pengabdian yang penulis lakukan di Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dimana dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara disusun  berdasarkan Keputusan Meteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, melalui 4 (empat) tahapan Penyusunan APBD, yaitu: Penyusunan Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD, Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, dan Penetapan APBD.